Sebarkan ilmunya

Pemberitaan media massa Indonesia hari ini kerap diwarnai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum penting. Beberapa diantaranya bahkan melibatkan petinggi negara dengan jumlah fantastis. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi DPRD Kota Malang pada 2018 yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Sebabkan kerugian negara, korupsi seperti penyakit menular. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu hal yang berusaha ditekan sejak Reformasi pada 1998. Hal ini karena rezim otoriter Soeharto dinilai penuh dengan praktik korupsi dan tindakan-tindakan lain yang jauh dari kata demokratis. Nyatanya kondisi hari ini  jauh berbeda dengan yang diharapkan di awal. Gabriel Lele, dalam studinya, menggarisbawahi reformasi kelembagaan yang sudah berjalan selama dua dekade ternyata tidak memperbaiki agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan kekuasaan pemerintah sekarang, cenderung membentuk praktik korupsi tipe baru yang lebih masif dari sebelumnya. “Yang terjadi (saat ini) ada sejumlah kasus skandal korupsi pada level atau magnitude yang bahkan tidak pernah terjadi di era Soeharto,” tutur Gabriel. Direktur Program Internasional pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada itu melihat pola korupsi yang dilakukan cenderung dalam lingkaran yang besar atau berjamaah.

Korupsi dan Veto Player

Gabriel menggunakan teori veto player dalam riset ini. Veto player adalah aktor, baik individu atau kelompok, yang memiliki otoritas dalam menyusun, menyetujui, dan menolak sebuah agenda kebijakan. Argumen utama dari teori veto player adalah semakin banyak pemegang veto atau pemain veto, maka kebijakan tersebut akan semakin macet. “Saya kemudian memperluas teori itu dalam konteks korupsi, karena korupsi yang terjadi dari beberapa kasus besar tadi itu sebenarnya (adalah) korupsi kebijakan,” ujarnya.

Untuk menyajikan narasi yang lebih aktual dan kontekstual dalam membahas kasus korupsi di Indonesia, Gabriel mengambil tujuh contoh kasus korupsi massal yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tingkat nasional, ada kasus korupsi e-KTP dan Wisma Atlet Hambalang. Sedangkan, tingkat lokal, ada kasus korupsi yang menyeret Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Malang. 

Ketujuh contoh kasus dalam studi ini mempertegas bahwa keterbatasan tenggat waktu diiringi dengan kerumitan proses pengambilan keputusan, menjadikan iklim perumusan kebijakan di Indonesia terselimuti upaya tindakan KKN, dengan dominasi keterlibatan anggota parlemen. Terutama ketika kepala pemerintahan berasal dari partai politik minoritas di parlemen. Namun, kasus suap eksekutif kepada legislatif juga tetap tejadi ketika kepala pemerintahan berasal dari partai politik mayoritas. Hal ini terjadi dalam kasus korupsi Kabupaten Musi Banyuasin.

Niat awal penyebaran kekuasaan untuk menegakkan sistem saling kontrol atau check and balances ternyata telah diubah dan dimanipulasi oleh para pemegang veto, khususnya anggota parlemen dan menjadikannya sebagai alat transaksi. Ruang transaksi ini digunakan oleh anggota legislatif untuk “memeras” eksekutif ketika ia memiliki agenda mendesak, yang berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan dewan legislatif seperti penyetujuan APBN atau APBD. “Bahkan bisa saja sejak awal perencanaan dilakukan secara bersama-sama, eksekutif sudah bicara dengan legislatif bahwa nanti akan ada kebijakan ini, mohon disetujui, kemudian nilai persetujuan yang mereka sebut sebagai uang ketoknya itu berapa,” tutur peneliti senior pada Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada ini.

Ketimpangan kuasa antara eksekutif dan legislatif menjadikan proses perumusan kebijakan, sebagai sebuah arena bermain para anggota legislatif untuk mendapatkan keuntungan baik politis maupun material. Salah satu cara untuk meminimalisir ‘uang ketok’ ini dengan mengubah batas parliamentary threshold dan electoral threshold. “Konfigurasi partai politik yang relatif masih bisa dikelola secara baik tanpa mengabaikan kualitas dan kecepatan kebijakan itu berada di sistem multipartai sederhana,” ujar Gabriel. Multipartai sederhana adalah sistem dengan jumlah sekitar 3-5 partai politik di parlemen. Saat ini Indonesia menerapkan sistem multipartai ekstrim dengan jumlah sekitar 9-10 partai politik di parlemen. 

Reformasi Kelembagaan

Gabriel, yang juga pernah bekerja sebagai policy consultant untuk Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, mengatakan praktik KKN mengikuti dan melekat dengan struktur kekuasaan. Jika tatanan kelembagaan yang ada memiliki kekuasaan terpusat, maka akan ditemui korupsi terpusat pula. Sebaliknya, jika kekuasaan tersebar ke banyak titik, maka harus siap untuk berhadapan dengan korupsi yang juga tersebar di banyak titik.

Akan aneh jika dalam tatanan kelembagaan seperti sekarang tidak ditemui kasus korupsi sama sekali. Maka harapan untuk segera memberantas langsung penyebab korupsi, melalui penyederhanaan konfigurasi kekuasaan harus segera terlaksana. “Menjadi pribadi yang antikorupsi berarti siap untuk memperjuangkan reformasi kelembagaan,” tuturnya.

Penulis: Pulina Nitya
Editor: Reka Kajaksana

Beri Komentar