Sebarkan ilmunya

Lumpur Lapindo, bencana yang berasal dari kebocoran gas di daerah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kini sudah berumur 14 tahun. Kebocoran yang menimbulkan semburan lumpur panas ini menenggelamkan ratusan rumah warga. Dari kejadian tersebut, banyak warga kehilangan tempat tinggal, bahkan terpisahkan dari sanak saudara.

Melansir dari JPPN, masalah ganti rugi tak kunjung usai bahkan hingga satu dekade setelahnya. Masih banyak warga yang belum mendapat ganti rugi meskipun sudah mengadu berkali-kali ke pemerintah.

Lutfi Amiruddin, dosen dan peneliti dari Universitas Brawijaya

Dalam wawancara dengan Lutfi Amiruddin, seorang sosiolog lingkungan, Lumpur Lapindo tidak hanya memuat permasalahan ganti rugi yang tak kunjung usai. Masalah lumpur panas ini juga memuat dimensi ekologi sosial.

Kata Kawan : Bagaimana perkembangan Lumpur Lapindo setelah 14 tahun berlalu?

Lutfi Amiruddin : Pertama secara ekologi, saya pikir belum ada penanganan serius karena pemerintah hanya menanggul. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga lumpur Lapindo sejak tahun 2015 menjadi fenomena air. Yang dilakukan adalah kalau tidak menanggul, meninggikan tanggul, kalau ada retak itu ditambal.  Kemudian mengaduk-aduk lumpur dan mengalirkan ke laut Jawa yang ada di Delta, Sidoarjo itu. Kemudian yang sudah dikerjakan juga setelah dibuang ke laut itu ada pulau baru. Yang kedua secara sosial, itu banyak hak warga yang belum tuntas misalnya masa pandemi sekarang. Di awal pandemi tepat di awal Maret itu penyintas (korban) itu kesulitan mengakses BPJS, ada banyak orang yang tidak punya BPJS karena KTPnya tidak jela. Banyak desa yang tenggelam, tapi desa itu-itu justru mau dihilangkan dari peta dan dihilangkan secara administratif. Padahal masih ada warganya. Itu menjadi sebuah problematik, kalau dihapus hak-haknya hilang. Dan secara ekonomi, ada banyak cicilan yang belum lunas termasuk juga ada banyak orang penyintas yang terkena bencana harus pindah, kehidupannya juga hilang atau harus berganti. Tapi itu tidak pernah diperhatikan, yang diperhatikan masalah jual beli tanah dan rumah.

Kata Kawan : Hingga saat ini, apakah sudah tuntas permasalahannya?

Lutfi Amiruddin : Sampai 2020 secara finansial masih banyak yang belum lunas, terutama yang asetnya besar. Yang asetnya kecil pun ada yang belum lunas. Jadi begini, ketika berbicara lumpur Lapindo, bencana ini tidak pernah dihitung korban jiwanya berapa, yang cidera berapa, tapi yang ada berapa jumlah berkas tanah dan surat-surat rumah? Kita (pengamat) tidak tahu dalam satu rumah yang tinggal itu berapa, berapa yang harus terusir, pindahnya kemana. Sidoarjo tidak memiliki peta itu, nasional pun PPLS saya pikir tidak ada peta itu. Kalau penyelesaian ekologi apalagi seperti itu, tidak ada penanganan. Yang ada hanya menanggul dan mengaduk-aduk yang akhirnya menciptakan pulau baru. Secara sosial juga tidak ada, bahkan memindah orang tidak ada aturannya. Dalam aturan, tata cara aturan pindah itu tidak ada, orang-orang ya mandiri, mencari selamat sendiri-sendiri gitu. Dia (korban) tak punya panduan.

Kata Kawan : Bagaimana perspektif Anda sebagai seorang sosiolog lingkungan dalam menghadapi pemasalahan tersebut?

Lutfi Amiruddin : Ini bencana kapitalisme. Lumpur Lapindo ini bencana kapitalisme yang dengan segala bentuk akumulasi modalnya merusak lingkungan, merusak relasi-relasi antar masyarakat. Yang kita (pengamat) tahu kemudian para penyintas lumpur Lapindo berkonflik dengan sesama mereka. Konflik horizontal menjadi sangat jamak kita temui sejak 2006 mungkin agak mereda di tahun 2015.  Cuman  kelihatan sekali bagaimana orang dipisahkan dari tetangganya, dipisahkan dari tanah kelahirannya itu kelihatan. Ya itu konsekuensi dari industrialisasi yang sangat beresiko sebenarnya. Karena kita lihat bencana ini diawali dari pembohongan publik sebenarnya. Dulu perusahaan itu sebelum masuk daerah mereka, mereka tahunya itu peternakan bukan pengeboran. 29 Mei 2006 ketika pertama kali semburan itu muncul, mereka tahu itu pengeboran. Risiko itu diciptakan yang direncanakan.

Kata Kawan : Dengan begitu, bagaimana Anda menggunakan perspektif itu dalam permasalahan tersebut?

Lutfi Amiruddin : Untuk memahami kasus ini, itu suatu yang tidak mudah. Caranya adalah membaca buku jurnal, laporan-laporan dan tentu saja datang ke sana. Membuat riset partisipan, datang kesana berinteraksi dengan orang, membuat acara bersama mereka. Itu kemudian pemahaman saya pelan-pelan jadi terbangun. Cara lainnya adalah cara memahami dengan membaca situasi lapangan. Effortnya memang luar biasa.

Kata Kawan : Teori apa yang Anda gunakan sebagai seorang sosiolog lingkungan dalam menghadapi permasalahan tersebut?

Lutfi Amiruddin : Di tesis saya, saya berbicara tentang orang pindah. Teori-teori bencana, dan riset lapangan yang termasuk teori bencana dan pasca bencana. Ada banyak. Teori kekuasaannya, relasi kekuasaannya Michel Foucault. Michel Foucault menjadi penting membedah relasi-relasi kekuasaan di sini. Solidaritas, bagaimana penyintas itu solidaritas. Tapi yang jelas teori kekuasaan dan bencana bisa dipakai memotret. Bahkan saya membaca paper-paper geologi untuk memahami cara geologi, kacamata geologi itu ada apa. Karena pendapat yang saling silang, ada dua penyebabnya. Jadi berasal dari pengeboran atau gempa bumi di Yogyakarta. Tapi antar kedua pendapat saling silang itu, ada pendapat ketiga dari warga mereka bilang tidak peduli pendapat satu atau dua. Mereka pikir lumpur tidak akan ada kalau tidak ada perusahaan pengeboran itu.

Kata Kawan     : Dengan begitu, bagaimana penggunaan teori itu dalam permasalahan tersebut ?

Lutfi Amiruddin : teori yang ada saling melengkapi. Jadi, teori bencana itu tidak hanya dimensi kekuasaan. Jadi tidak hanya orang merasa apes (sial, red) karena bencana ada kekuasaannya. Orang bisa menyebut Lumpur Lapindo Sidoarjo itu political of name. Orang menyebut sesuatu punya konsekuensi tertentu atas pandangan dan cara pandang si orang itu. Sosiologisnya ada.

Kata Kawan : Dengan begitu, bagaimana prediksi Anda mengenai permasalahan tersebut ?

Lutfi Amiruddin : Saya kira lima sampai sepuluh tahun ke depan justru tidak ada apa-apa untuk penanganan lumpurnya. Malah menjadi sektor pariwisata. Itu menjadi tempat wisata berisiko tinggi, risiko kesehatan, pencemaran tanah, udara dan air. Dalam 3 tahun ini yang digarap itu geopark, pulau Sarinah itu. PPLS itu kerjakan itu. Memberdayakan warga terdampak, saya rasa tidak ya. Mereka 14 tahun ini mencari selamat sendiri-sendiri. Jadi begini, mereka itu kayak stateless gitu. Apapun penyintas sendiri. Dulu itu ada pelatihan dari PPLS yang ikut hanya pilihan dari seluruh penyintas. Mereka cuma ada surat tanah bukan data sehingga tidak semua penyintas ikut.

Kata Kawan : Refleksi apa yang bisa diambil dari masalah tersebut?

Lutfi Amiruddin : Ini bencana industri di Indonesia, dan kita (pengamat dan aktivis) keteteran menangani itu. Semakin keteteran saat ada pandemik. Siapa yang di posisi bawah itu? Ya rakyat. Rakyat itu keselamatan dan kesehatan tidak pernah dijamin. Parahnya jadi bahan kontrak-kontrak politik, pemilihan presiden 2014 jadi kontrak politik.

Penulis: Asthesia Dhea
Editor: Reka Kajaksana

Beri Komentar